Para Elite Sudah Kehilangan Semangat Musyawarah

KESRA–20 JUNI 2007: Para elite bangsa sudah kehilangan semangat musyawarah sehingga seringkali pertemuan, seperti rapat interpelasi DPR serta pertemuan Presiden dan pimpinan DPR, berlangsung ricuh dan menemui jalan buntu

“Semangat musyawarah di Indonesia hilang, itu sudah pasti,” kata Kepala Peta (Pejuang Tanpa Akhir) Agus Kodri, di sela diskusi Musyawarah Jati Diri Bangsa, di Jakarta, Selasa, saat ditanya belum tercapainya titik temu antara Presiden dengan DPR dalam masalah interpelasi nuklir Iran.

Ia menekankan para pemimpin dan masyarakat kembali membangun semangat musyawarah karena dalam musyawarah ada demokrasi namun sebaliknya dalam demokrasi belum tentu ada musyarawah.

Tanpa adanya semangat musyawarah dan para elit lebih mementingkan kekuasaan politik dan kepentingan diri sendiri, katanya, maka pertemuan-pertemuan akan kembali menemui jalan buntu. “Kejadian-kejadian, fenomena-fenomena saat ini menunjukkan semakin jauh bangsa ini dari jati diri bangsa yakni musyawarah,” katanya.

Ia mengatakan, semangat kekuasan politik dan ingin menang sendiri tidak pernah akan memperkokoh bangsa Indonesia tapi justru memporakporandakan. Sebagai contoh, katanya, saat ini sudah banyak perpecahan. “Partai banyak yang pecah, apapun pecah. Bahkan organisasi keagamaanpun pecah. Ini bukti bangsa kita sedang bermasalah,” katanya.

Ia mengatakan, musyawarah adalah sistem bangsa Indonesia. Ia mengatakan, Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 lahir karena semangat musyawarah, demikian juga Pancasila, Proklamasi 17 Agustus dan UUD 1945 merupakah hasil musyawarah/mufakat. (rol/broto).

Berita diambil dari situs berikut: http://www.menkokesra.go.id/content/view/4229/39/

PETA: Gunakan UUD’45 Tanpa Amandemen

 

 

Friday, 16 March 2007

Jakarta
Kelompok Pejuang Tanpa Akhir (Peta) menyatakan, untuk saat ini sebaiknya pemerintah menggunakan UUD 1945 yang asli. “Kami sebenarnya tidak alergi terhadap amandemen, tapi amandemen UUD 1945 tahun 2002 bertolak belakang dengan Pancasila,” tegas Kepala Peta Agus Salim Harimurti Kodri di Jakarta, Kamis (15/3).

Karena itu, lanjut Agus, yang harus diterapkan pemerintah adalah UUD 1945 yang asli –meskipun sudah ada UUD 1945 hasil amandemen tahun 2002. Agus menambahkan, pada saat dilakukan amandemen UUD 1945 pada tahun 2002, pihaknya telah mengajukan penolakan mengenai perubahan tersebut.

“Tapi, tidak ada tanggapan,” katanya kepada Antara dengan nada kesal.
Dia juga menjelaskan rencananya menyelenggarakan Musyawarah Jatidiri Bangsa di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jabar. Acara yang dijadwalkan berlangsung Sabtu (17/3) sampai Senin (19/3) mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai itu akan dihadiri sejumlah tokoh ulama dan Mantan KSAD Jenderal Purn Tyasno Sudarto. Catatan Surya, Tyasno sendiri dikenal sebagai salah satu tokoh antiamandemen.

Acara tiga hari itu akan diisi pendidikan tentang kebangsaan, seminar musyawarah jatidiri bangsa, dan musyawarah jati diri bangsa. jun

Berita disalin dari: http://www.surya.co.id/web/index.php?option=com_content&task=blogcategory

&id=14&Itemid=30&limit=10&limitstart=40

Peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2006

Peringatan Sumpah Pemuda di Tugu Proklamasi
Sabtu, 28 Oktober 2006 | 15:47 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Sekitar seratus orang memperingati hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada hari ini di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Mereka berasal dari Pejuang Tanpa Akhir (PeTA). Dalam acara itu kembali disinggung tentang perlunya mengembalikan Pancasila sebagai hakikat bangsa Indonesia.

Ketua PeTA, Agus Kodri, mengatakan bangsa Indonesia tengah mengalami krisis ideologi. “Bangsa ini mulai melupakan Pancasila sebagai pondasi yang sangat fundamental dalam kehidupan bernegara,” katanya saat memberikan sambutan dalam upacara tersebut.

Masyarakat, kata Agus, telah melupakan sejarah yang mencatat bahwa para pendiri bangsa sepakat menjadikan Pancasila sebagai nilai filosofi yang mengatur kehidupan bernegara. “Kita harus mempertahankan moment sumpah pemuda ini untuk mengembalikan dan mempertahankan Pancasila,” ujar Agus tegas.

Upacara peringatan hari Sumpah Pemuda ini dimulai sekitar pukul 09.00 dan berlangsung selama hampir 45 menit. Meski tampak sederhana, para peserta upacara, berbaris rapi empat banjar, tetap hikmat mengikuti jalannya upacara di depan patung dua proklamator RI Soekarno dan Mohammad Hatta itu.

Wakil Kepala Pejuang Tanpa Akhir, Heru Wijanarko, mengatakan mereka memperingati Sumpah Pemuda sejak kemarin malam dengan mengadakan sarasehan di Wisma Wisata Kuningan. “Sarasehan itu diikuti juga oleh beberapa ulama, berakhir tadi pagi,” ujar Heru. AGOENG WIJAYA

Berita disalin dari situs Tempo Interaktif

Press Release Musyawarah Jatidiri Bangsa Maret 2007

Musyawarah Jatidiri Bangsa
16-March-07 | 07:58:34

 

Jakarta-Mediasi Online. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah terlahir dan terbentuk melalui proses musyawarah mufakat yang dilaksanakan oleh Bapak-bapak pendiri Republik Indonesia. Oleh karena itu hanya dengan musyawarah-mufakat kehidupan bangsa dan NKRI dapat dibangun dan dikembangkan agar kehendak untuk mengangkat harkat dan martabat hidup orang-orang Indonesia asli dapat terlaksana.

Musyawarah Jatidiri Bangsa yang akan digelar di Cipasung Tasikmalaya ini akan berlangsung 3 hari yaitu dari 17 sampai 19 Maret 2007.

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta (16/3) Kepala PETA Dr Ir Agus Salim Harimurti Kodri MCRP yang menjadi pembicara utama dalam musyawarah tersebut mengemukakan latar belakang diadakannya Musyawarah Jatidiri Bangsa ini.

NKRI terbentuk dari bangsa Indonesia yang lahir dan merdeka terlebih dahulu. Bangsa Indonesia yang terlahir pada 28 oktober 1928 bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat hidup Orang-orang Indonesia Asli (OIA), merdeka pada 17 agustus 1945. kemudian bangsa Indonesia membentuk NKRI yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila pada 18 agustus 1945. Maknanya bahwa bangsa Indonesia adalah merupakan pondasi NKRI.

Masalah bangsa tersebut telah terjadi karena bangsa Indonesia di dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lagi memperkuat hubungan tali silaturahmi dan tolong menoling sesama anak bangsa sebagai usaha memperkokoh pondasi NKRI melalui proses musyawarah mufakat. Sebagaimana kita ketahui di dalam musyawarah hubungan tali silaturahmi dan jiwa tolong menolong akan berbentuk semakin kuat. Hal ini terbukti bahwa bangsa Indonesia telah terlahir, merdeka dan membentuk NKRI serta menetapkan Pancasila sebagai dasar Indonesia merdeka sebelumnya melalui proses musyawarah-mufakat.

Tetapi musyawarah telah ditinggalkan dan digantikan oleh demokrasi dalam usaha mengisi dan melanjutkan perjuangan pergerakan Indonesia merdeka. Hubungan tali silaturahmi dan jiwa tolong menolong telah tumbuh semakin lemah dan memburuk. Sehingga kehidupan bangsa dan NKRI telah memburuk dan semakin bermasalah hingga hari ini. Inilah yang disebut krisis multidimensi.

Musyawarah dan demokrasi adalah merupakan dua metoda penyelesaian masalah kehidupan dunia yang berbeda. Musyawarah menghasilkan suatu keputusan yang disebut mufakat. Sedangkan demokrasi menghasilkan suatu keputusan yang disebut penetapan pihak yang memenangkan pemilihan yang dilaksanakan

Mufakat sebagai hasil keputusan musyawarah merupakan hasil dari suatu proses pengajuan dasar-dasar pemikiran pemecahan masalah yang disepakati dan ditetapkan secara bersama di dalam suatu lembaga/majelis terhadap suatu persoalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara proses demokrasi selalu menetapkan pihak pemenang melalui penghitungan suara sebagai dasar keputusan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi kepanitiaan yang melaksanakan pemilihan. Oleh karena itu proses musyawarah adalah lebih cenderung pada penggunaan hak bicara bukan hak suara. Sehingga musyawarah akan lebih mengandalkan kepada kemampuan keilmuan seseorang atas persoalan yang akan dipecahkan dan prosesnya akan mencerdaskan hadirin yang hadir dan terlibat.

Adapun proses demokrasi adalah lebih cenderung menggunakan pada penggunaan hak suara daripada hak bicara. Sehingga proses ini akan lebih ditentukan oleh kekuatan ikatan primordial seseorang terhadap seseorang baik secara individu maupun secara kelompok atau organisasi. Sehingga transfer ilmu pengetahuan sebagai suatu proses pencerdasan bangsa akan sangat lemah terjadi.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa proses musyawarah akan membentuk seseorang lebih menjadi pemimpin, sedangkan proses demokrasi lebih cenderung membentuk seseorang menjadi penguasa. Hal ini dapat dijelaskan dari pemahaman bahwa hanya seseorang yang memahami sejarah dan masa depan kehidupan bangsa dan Negara Indonesia yang layak ditetapkan untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Ini hasil dari proses musyawarah. Tetapi proses demokrasi lebih memaksakan seseorang menduduki suatu jabatan tertentu tanpa melihat kemampuan atau kapasitas keilmuan orang yang dicalonkan tersebut.

__________________________________
»» Wartawan : Hakim

Berita disalin dari: http://www.mediasionline.com/detail2.php?id=1121